Insentif Pajak


Insentif PPh kurang efektif

Mengawali 2007, pemerintah membukan lembaga kebijakan pajak dengan memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) No. 1/2007 tentang revisi PP No. 148/2000 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang tertentu dan daerah tertentu.

Sebagai pelaksana Pasal 31A UU PPh, substansi jenis fasilitas pajak dari kedua PP tersebut sama dengan penjelasan pasal tersebut. Beberapa jenis fasilitas dimaksud adalah pertama pengurangan penghasilan neto kena pajak sebesar 30% selama enam tahun yang dihitung berdasar realisasi penanaman (investment allowances atau perangsang investasi.

Kedua, penyusutan dan amortisasi dipercepat sebesar dua kali tarif. Ketiga, kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 tahun. Keempat, pengenaan potongan pajak atas dividen yang dibayar kepada wajib pajak luar negeri sebesar 10% (dalam UU PPh 20%) atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

Perbedaan kedua PP tersebut terdapat dalam lampiran (PP 1/2007) yang menyebutkan jenis usaha tertentu dan daerah tertentu yang memperoleh insentif dimaksud sehingga menjadi jelas dan pasti siapa penerima insentif.

Insentif pajak

Dalam buku The Fundamentals of Taxations (1993), De Leon menyatakan tujuan utama sistem perpajakan dari sisi pemerintah adalah penyediaan dana untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Kemiskinan yang antara lain disebabkan oleh pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang tidak cukup menyediakan lapangan kerja merupakan penyebab terganggunya kesejahteraan umum. Kelangkaan penanaman modal umumnya dianggap sebagai salah satu penyebab ketidakcukupan pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap pengangguran.

Oleh karena itu, salah satu resep yang dianjurkan kelompok Keynesian untuk mengatasi pengangguran faktor-faktor produksi tersebut adalah termasuk pemberian insentif kepada para investor melalui sistem perpajakan berupa pajak langsung dan/atau pajak tidak langsung.

Pemberian insentif pajak langsung berupa investment allowances, accelerated depreciation, extended loss carry forward, dan withholding tax cut akan menurunkan tarif efektif PPh.

Terdapat tiga implikasi penurunan tarif efektif PPh dari sisi user cost of capital. Pertama, secara langsung akan menurunkan cost of capital.

Kedua, secara tidak langsung akan menurunkan nilai tunai dari capital consumption allowance sehingga menaikkan cost of capital, namun dalam waktu yang bersamaan karena penurunan berlanjut selama enam tahun (investment allowances) dan disambung dengan perpanjangan masa kompensasi kerugian (10 tahun), nilai tunai capital consumption allowance akan menurun secara berkelanjutan, dan karenanya menciptakan insentif terhadap investasi.

Ketiga, pengaruh secara komprehensif adalah menjadikan investasi sekarang sebagai alternatif yang lebih menarik.

Insentif pajak dalam bentuk pemberian preferensi subyek atau obyek menimbulkan diskriminasi dalam sistem perpajakan. Dalam arti sempit dan jangka pendek diskriminasi ini akan mengurangi penerimaan pajak dari pajak penghasilan badan dan potongan pajak dividen.

Dengan tidak dapat diubahnya angka penerimaan dari sisi APBN, pengurangan penerimaan karena insentif tersebut harus dapat ditutup dari peningkatan penerimaan jenis pajak yang lain (misalnya PPh Orang Pribadi atau PPN) atau sumber penerimaan lainnya (misalnya PNBP).

Secara teoretis, diskriminasi pajak tersebut mengganggu prinsip keadilan baik horizontal (perlakuan yang sama kepada mereka yang berada pada posisi yang sama) maupun vertikal (konsistensi pembagian beban pajak selaras dengan ability to pay).

Selanjutnya, insentif pajak mempunyai implikasi penghasilan kapital mendapat perlakuan lebih baik dari penghasilan tenaga kerja.

Namun, dalam arti yang luas dan jangka panjang, penurunan penerimaan PPh badan dan potongan dividen tersebut kemungkinan dapat ditutup dari penambahan potensi PPN dan PPnBM dari barang kena pajak atau jasa kena pajak yang diserahkan investor baru.

Selain itu, penambahan potensi juga berasal dari PPh Pasal 21 melalui penyerapan pengangguran yang diciptakan investor baru serta PPh, PPN dan PPnBM , dan pajak-pajak atas transaksi yang disebabkan oleh multiplier effect kegiatan ekonomi yang ditimbulkan oleh tambahan investasi dimaksud (walaupun tidak mudah menghitungnya).

Secara konseptual implikasi gangguan keadilan horizontal dan vertikal tersebut terjadi karena konsep pemajakan yang kita ikuti adalah berbasis penghasilan.

Sebaliknya, apabila mengikuti model pemajakan berbasis pengeluaran, secara konseptual kita akan mengamini pengecualian penghasilan kapital dari sistem pemajakan karena tidak dipakai untuk pengeluaran konsumsi. Hal ini tentu akan mendorong peembentukan tabungan, pemodal dan investasi.

Tingkat efektivitas

Dalam sejarah perpajakan Indonesia pernah memberikan insentif sebelum 1984 dalam bentuk tax holiday, investment allowances, accelerated depreciation, dan lainnya.

Insentif terutama diberikan untuk menarik penanaman modal baik asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN). Pada saat itu tarif tertinggi pajak penghasilan badan adalah 45%.

Berdasar paradigma flattening the rate-broadening the base dan keraguan atas efektivitas insentif pajak, dalam reformasi pajak 1983 insentif pajak (khusus) tersebut diganti dengan insentif umum berupa penurunan tarif tertinggi pajak penghasilan badan menjadi 35% yang kemudian diturunkan lagi sampai sekarang menjadi 30%.

Insentif pajak sebagaimana disebut dalam PP 1/2007 sebetulnya sudah ada sejak 2001. Namun, kurang selaras dengan harapan pemberian insentif tersebut, realisasi PMA dan PMDN pada 2006 yang dirilis BKPM pada sebuah harian Ibu Kota 25 Januari 2007 menunjukkan penurunan 32,9% (PMA) dan 32,2% (PMDN).

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kemanjuran insentif pajak untuk menarik investasi. Belum nampaknya kemanjuran itu dapat dimaklumi, karena insentif pajak hanya merupakan salah satu unsur pertimbangan investasi.

Jeaan Breteche, Ketua Delegasi Komisi UE, menyebut hambatan investasi di Indonesia yaitu transparansi regulasi, efisiensi birokrasi, dan pemberantasan korupsi.

Sementara itu, dalam paper terbitan September 1992, Center for International Private Enterprise (CIPE) menyebut 12 kriteria pertimbangan investasi, yaitu: (1) karakteristik pasar lokal, (2) akses pasar, (3) tenaga kerja, (4) risiko moneter, (5) repatriasi modal, (6) perlindungan HaKI, (7) kebijakan perdagangan, (8) regulasi pemerintah, (9) tarif pajak dan insentif, (10) stabilitas politik, (11) kebijakan makro ekonomi, dan (12) infrastruktur dan kemudahan pendukung.

Khusus untuk perpajakan (unsur ke 9), memang sudah tersedia insentif (investment allowances dan sebagainya) yang dari sisi user cost of capital sudah tepat dan lebih baik dari tax holiday.

Namun, mungkin para investor masih menunggu kompetitifnya tarif pajak penghasilan badan dan sebagainya. Oleh karena itu, besaran tarif pajak negara tetangga merupakan unsur yang tidak begitu mudah dikesampingkan.

Walaupun besaran tarif PPh badan sama dengan Filipina dan Thailand, namun tarif Indonesia lebih tinggi dari Malaysia (28%) dan Singapura (22%).

Persaingan tarif ini masih diperberat lagi dengan sistem pemajakan atas dividen (tidak seperti Indonesia yang mengenakan PPh orang pribadi atas dividen, Malaysia dan Singapura membebaskannya), dan cakupan geografis pemajakan (tidak seperti Indonesia yang mengenakan pajak atas penghasilan global). Malaysia dan Singapura mengenakan pajak hanya atas penghasilan dalam negeri masing-masing.

Selain tarif PPh tersebut, tidak seperti Indonesia yang mengenakan PPN 10%, Singapura hanya memungut PPN 5%. Tampaknya, untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat melalui investasi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap pengangguran dengan memberikan insentif pajak, masih banyak tantangan ke depan yang memerlukan pertimbangan yang cukup pelik.

Oleh Gunadi
Dosen Perpajakan FISIP UI

dikutip dari : http://www.infopajak.com

Mohon kritik dan sarannya.

Terimakasih sudah mengunjungi moviezhunter.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s